Komentar
28 Mei 2026 — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai laporan keracunan makanan, persoalan dapur yang tidak layak, hingga dugaan pemotongan anggaran di tingkat pelaksana, Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI), HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, melontarkan kritik keras terhadap praktik yang disebutnya sebagai “copet anggaran MBG”.
Menurut Gus Lilur, program MBG sejatinya merupakan salah satu gagasan paling mulia dalam pemerintahan Presiden Prabowo karena bertujuan memberi akses makanan sehat dan bergizi kepada jutaan anak Indonesia, khususnya dari keluarga miskin. Namun ia menilai idealisme besar tersebut kini terancam rusak akibat praktik rente, pungutan liar, dan tata kelola yang buruk di lapangan.
“MBG ini program sangat mulia. Saya pendukung MBG. Tetapi MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harusnya menerima makanan yang layak, sehat, dan disukai. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/5/2026).
Kritik Tajam terhadap Praktik Pemotongan Anggaran
Gus Lilur menegaskan bahwa persoalan utama MBG bukan berada pada konsep programnya, melainkan pada rantai pelaksanaan yang terlalu panjang dan membuka ruang bagi praktik pengurangan anggaran makanan anak-anak.
Ia menyebut publik selama ini memahami bahwa satu porsi MBG memiliki alokasi sekitar Rp15 ribu. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 ribu diperuntukkan bagi nilai makanan penerima manfaat, sementara Rp5 ribu digunakan untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Namun dalam praktiknya, menurut Gus Lilur, nilai makanan itu diduga kembali dipotong oleh berbagai pungutan, fee, hingga biaya tidak resmi yang akhirnya membuat kualitas makanan menurun drastis.
“Kalau Rp10.000 itu benar-benar dibelanjakan untuk makanan, dengan volume 3.000 porsi per hari, berarti ada Rp30 juta per hari untuk bahan makanan. Kalau belanjanya benar, bukan harga eceran, itu sudah bisa menyajikan makanan yang layak, sehat, dan bergizi,” katanya.
Ia lalu mengungkap dugaan adanya praktik pengurangan anggaran di lapangan.
“Kalau dari Rp10.000 masih diminta fee Rp500, Rp1.000, Rp2.000, bahkan sampai Rp3.000, maka anak-anak hanya makan dari nilai sisa. Ada yang akhirnya tinggal sekitar Rp7.000. Inilah yang saya sebut copet anggaran MBG. Dan ini harus dihentikan total,” tegasnya.
Menurut Gus Lilur, siapa pun yang berani mengambil keuntungan dari jatah makanan anak-anak miskin telah melakukan pelanggaran moral yang berat.
“Tidak perlu mengurangi walau Rp1 dari nilai porsi makan anak. Pemilik dan pegawai SPPG sudah ada ruang penghasilannya. Maka jangan makan jatah anak. Terkutuk seorang hamba jika berani makan jatah hamba lainnya, apalagi jatah anak-anak miskin,” ujarnya.
Mengutip Al-Qur’an: Memberi Makan Harus yang Layak dan Disukai
Dalam pernyataannya, Gus Lilur juga membawa perspektif moral dan keagamaan. Ia mengutip Surat Al-Insan ayat 8 yang berbunyi:
Wa yuth‘imûnath-tha‘âma ‘alâ ubbihî miskînaw wa yatîmaw wa asîrâ
(Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan.)
Menurutnya, ayat tersebut memberikan pesan tegas bahwa makanan untuk rakyat miskin haruslah makanan yang baik, layak, sehat, dan disukai penerimanya.
“Al-Qur’an menyebut makanan yang disukai. Makanan yang disenangi. Makanan yang digemari. Bukan makanan yang dipotong anggarannya. Bukan makanan yang dicopet anggarannya. Bukan makanan yang dikenthit alokasinya,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut praktik pemotongan dana MBG sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.
“Bagi saya, mencopet dana MBG jelas melanggar Al-Qur’an. Dan melanggar Al-Qur’an bagi saya adalah melanggar prinsip,” katanya.
Soroti Kasus Keracunan dan Dapur Asal-asalan
Selain soal anggaran, Gus Lilur juga menyoroti meningkatnya kasus keracunan makanan MBG di sejumlah daerah. Ia menilai kasus tersebut bukan lagi kesalahan teknis biasa, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan.
Menurutnya, banyak dapur MBG yang belum memenuhi standar higiene sanitasi, belum memiliki sertifikasi lengkap, atau beroperasi tanpa pengawasan ketat dari tenaga ahli.
“Anak-anak mengalami mual, muntah, diare, pusing, bahkan harus mendapatkan perawatan medis. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Ia menilai jika dapur MBG terus dikelola secara asal-asalan, program unggulan Presiden Prabowo justru bisa berubah menjadi beban politik pemerintah.
“Yang salah bukan MBG-nya. Yang salah adalah aplikasinya. Presiden punya niat besar memberi makan anak-anak bangsa. Tetapi di bawah, kalau dapurnya asal-asalan, menunya asal jadi, higienitasnya lemah, dan ada oknum yang bermain fee, maka cita-cita Presiden akan dirusak oleh para pemburu untung,” katanya.
Bongkar Struktur Bisnis di Balik SPPG
Dalam keterangannya, Gus Lilur juga mengulas secara detail struktur bisnis yang berkembang di sekitar pengelolaan SPPG. Ia menilai banyak masyarakat keliru memahami posisi mitra dan SPPG.
Menurutnya, mitra bertugas membangun dapur, menyediakan alat, sarana-prasarana, hingga melakukan perawatan fasilitas. Berdasarkan informasi yang diterima NBI dari sejumlah pemilik SPPG, investasi pembangunan dapur berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
Dapur tersebut kemudian disewakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan nilai sekitar Rp6 juta per hari kerja. Mitra juga disebut masih harus membayar lisensi kepada yayasan tertentu.
“Secara umum, mitra bisa menerima uang sewa bersih sekitar Rp80 juta sampai Rp90 juta per bulan. Artinya, dengan investasi Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar, butuh waktu sekitar dua tahun untuk balik modal,” jelasnya.
Meski mengakui model bisnis tersebut masih tergolong wajar, Gus Lilur mengingatkan adanya risiko besar ketika program sosial negara terlalu bergantung pada pihak ketiga yang mengejar keuntungan.
“Ketika negara tidak menyiapkan investasi dapur sendiri dan menyerahkannya kepada pihak ketiga, maka sejak awal sudah tercipta struktur bisnis di sekitar program makan anak-anak. Ada kepentingan balik modal, ada lisensi, ada sewa, ada margin, dan ada risiko munculnya pemburu rente,” katanya.
Usul Negara Ambil Alih Pengelolaan Dapur
Sebagai solusi, Gus Lilur mengusulkan agar pemerintah secara bertahap mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dan mulai membangun dapur sendiri melalui BGN.
Menurutnya, model tersebut akan membuat negara lebih mudah mengontrol standar kualitas, kebersihan, serta penggunaan anggaran.
“Kalau negara mampu membangun dapur sendiri, negara bisa mengunci standar, menekan biaya, mengawasi langsung, dan memastikan tidak ada satu rupiah pun hak makan anak yang dicopet,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar dapur MBG ditempatkan sedekat mungkin dengan sekolah. Menurutnya, sekolah merupakan titik pengawasan paling efektif karena guru, kepala sekolah, komite, hingga orang tua dapat memantau langsung kualitas makanan.
“Cukuplah SPPG dikelola oleh sekolah terkait, atau oleh negara melalui BGN dengan pengawasan sekolah. Bangun dapur dan kantin sekolah. Jangan terlalu banyak pihak ketiga yang masuk hanya untuk mencari untung,” ujarnya.
Menurut Gus Lilur, model dapur sekolah akan mempersingkat rantai distribusi dan memperkuat pengawasan sosial.
“Kalau dapur ada di sekolah, kepala sekolah tidak bisa pura-pura tidak tahu. Guru melihat langsung. Komite mengawasi. Orang tua bisa komplain. Puskesmas bisa cek higienitas. Ahli gizi bisa memantau menu,” katanya.
“MBG Akan Meroket Jika Tanpa Copet”
Di akhir keterangannya, Gus Lilur menegaskan bahwa NBI tetap mendukung penuh program MBG karena dinilai sejalan dengan amanat konstitusi dan nilai kemanusiaan.
Namun dukungan itu, kata dia, tidak berarti membiarkan penyimpangan terus terjadi.
“MBG pasti meroket jika tanpa copet. MBG pasti dicintai rakyat jika tidak dijadikan proyek bancakan. MBG pasti menjadi warisan besar Presiden Prabowo jika anggaran makan anak benar-benar utuh sampai ke piring anak,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar Presiden Prabowo mendapat informasi yang jujur mengenai kondisi pelaksanaan di lapangan.
“Saya pendukung MBG. Karena memberi makan siswa miskin itu perintah Allah. Tetapi saya tidak bisa mendukung pelaksanaan MBG jika harus berkompromi dengan copet anggaran MBG. Program ini harus bersih. Anak-anak harus mendapat makanan terbaik sesuai haknya. Presiden harus dibantu, bukan dikhianati oleh oknum di bawah,” pungkas Gus Lilur.